Betangnews.com, Palangka Raya – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan rekomendasi kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (5/5/2025). Melalui juru bicara Asdy Narang, NasDem menyoroti sejumlah persoalan tata kelola lahan, investasi, dan hilirisasi sumber daya alam yang dianggap belum berjalan optimal.
Asdy menyampaikan keprihatinan terkait lemahnya pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2021 yang belum memberikan perlindungan hukum memadai bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lahan non-gambut. Ia menyebutkan bahwa ketidakjelasan kebijakan ini berisiko memicu pembakaran lahan yang tidak terkendali, sehingga mendesak dilakukan revisi berbasis kearifan lokal untuk pencegahan karhutla yang efektif.
Di sektor investasi, Fraksi NasDem mengkritisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dinilai kurang transparan dan belum proaktif memberikan informasi pada pelaku usaha. Ketiadaan regulasi insentif juga disebut menjadi penghambat berkembangnya investasi di Kalimantan Tengah. “Kita butuh kepastian agar Kalimantan Tengah tak kalah bersaing menarik investor berkualitas,” tegas Asdy.
Fraksi juga menekankan pentingnya mempercepat hilirisasi sumber daya alam agar provinsi ini tidak terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah. Penguatan peran BUMD dan pengembangan industri pengolahan seperti sawit, karet, rotan, serta perikanan disebut menjadi langkah krusial dalam memperkuat struktur industri daerah.
Pada sektor pertanian, NasDem mendorong penerapan teknologi pertanian yang lebih intensif serta penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan BUMDes. Menurut mereka, hal ini akan memberikan daya saing yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi petani lokal.
Tak luput dari perhatian, Fraksi NasDem juga menggarisbawahi konflik agraria antara masyarakat dan korporasi yang masih marak terjadi. Mereka mengusulkan dibentuknya lembaga mediasi independen yang berpihak pada keadilan dan mampu menyelesaikan sengketa agraria secara kredibel.
Dalam aspek pelayanan publik, Fraksi menyoroti kualitas layanan kesehatan yang belum memadai, terutama di 34 puskesmas yang masih mengalami kekurangan fasilitas dan tenaga medis. “Banyak target layanan publik tidak tercapai meski anggaran besar, ini menjadi catatan serius soal efektivitas kinerja birokrasi,” tambah Asdy.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalteng lebih tegas menjalankan peran sebagai regulator dan fasilitator pembangunan yang adil dan inklusif. Keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal dan perlindungan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan pembangunan berkeadilan.
(Ptr/betangnews.com)
