Betangnews.com, Palangka Raya – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pemerintah provinsi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak, optimalisasi aset daerah, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta. Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, terutama menghadapi defisit anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Toga Hamonangan Nadeak, menyampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Kalteng, Selasa (14/10), bahwa penguatan basis pendapatan daerah dan pengawasan ketat perlu dilakukan untuk mencegah kebocoran. “Pemprov harus memperluas basis PAD dan memperkuat sistem pengawasan agar anggaran berjalan efektif dan efisien,” ujar Toga.
Prioritas Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, Fraksi NasDem menekankan pentingnya penguatan program prioritas, termasuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 juga menjadi fokus utama.
Percepatan Program Kartu Huma Betang
Fraksi NasDem mendorong percepatan realisasi program Kartu Huma Betang yang dinilai mampu memperkuat ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi nasional. “Komitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat harus diperhatikan bersama. Hibah dan bantuan sosial yang sudah direncanakan juga perlu segera direalisasikan,” tambah Toga.
Fraksi NasDem menegaskan dukungannya terhadap pembahasan lanjutan RAPBD 2026 agar menghasilkan kebijakan fiskal yang adil, transparan, dan pro-rakyat. “Kami menerima raperda untuk dibahas sesuai mekanisme dan jadwal yang berlaku,” tutupnya.
Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat fondasi fiskal daerah dan memastikan pembangunan Kalimantan Tengah tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.
(Ptr/betangnews.com)
