Betangnews.com, Palangka Raya — Fraksi Partai NasDem menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai indikator ketidakefektifan program daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (5/6/2025).
Juru Bicara Fraksi NasDem, Asdy Narang, menyatakan bahwa besarnya angka SiLPA justru menunjukkan adanya program-program yang belum terlaksana secara optimal. “SiLPA yang besar bukanlah keberhasilan, tapi justru bukti bahwa pelaksanaan program belum berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Fraksi NasDem mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Menurut Asdy, pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan.
Dalam pandangannya, perbaikan tata kelola anggaran harus dimulai sejak proses perencanaan, dengan melibatkan publik secara aktif. “Prinsip akuntabilitas harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya untuk menjawab temuan BPK, tapi juga sebagai wujud membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga menyerukan transparansi menyeluruh dalam siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mereka menilai bahwa keterbukaan informasi akan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Tak hanya itu, Fraksi NasDem menekankan perlunya peningkatan sistem pelaporan dan akuntabilitas internal di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sistem ini diharapkan dapat mencegah terulangnya SiLPA besar di tahun-tahun mendatang.
Lebih lanjut, Asdy menyampaikan pentingnya memperkuat fungsi pengawasan legislatif dengan mendorong sinergi antara DPRD, lembaga audit, dan masyarakat sipil. “Sinergi ini akan menjadi fondasi kuat bagi perbaikan tata kelola anggaran yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil,” tutupnya.
(Ptr/betangnews.com)
