BerandaLegislatifDPRD KaltengFraksi Gerindra Soroti Efektivitas Belanja APBD dan Desak Tindak Lanjut Temuan BPK

Fraksi Gerindra Soroti Efektivitas Belanja APBD dan Desak Tindak Lanjut Temuan BPK

Betangnews.com, Palangka Raya — Fraksi Partai Gerindra mengajukan kritik tajam terhadap efektivitas pelaksanaan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Tengah, Kamis (5/6/2025). Sorotan utama ditujukan pada dampak langsung belanja daerah terhadap masyarakat serta sejumlah temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, menyatakan bahwa meskipun realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8,33 triliun dan menunjukkan tren positif, hal itu belum sejalan dengan efektivitas belanja yang mencapai Rp9,13 triliun. “Keberhasilan APBD seharusnya tidak hanya diukur dari sisi serapan, tapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti distribusi belanja yang dinilai belum merata, dengan konsentrasi belanja pada sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Meski sektor tersebut penting, Fraksi Gerindra menilai perlu adanya keseimbangan agar sektor lain yang juga vital bagi kehidupan masyarakat turut diperhatikan.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra mengungkapkan kekhawatiran atas sejumlah temuan BPK, seperti kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp1,34 miliar serta pengelolaan aset tetap yang belum tertib. Endang mendesak agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara akuntabel dan menyeluruh.

“Perbaikan tata kelola keuangan yang berprinsip pada transparansi dan hasil guna sangat penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah tetap terjaga,” kata Endang menegaskan.

Fraksi Gerindra juga berharap agar pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan aset dan belanja daerah untuk meminimalisir temuan serupa di masa mendatang.

Menurut Fraksi Gerindra, akuntabilitas dan efektivitas anggaran adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menjadikan masukan legislatif sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Bahas Raperda Hak Keuangan dan RPJMD 2025–2029 dalam Paripurna Ke-11

(Ptr/betangnews.com)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Postingan Populer

Komentar Terakhir