Betangnews.com, Palangka Raya – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menunjukkan dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut disampaikan dalam agenda pemantauan langsung operasional Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) Polda Kalteng 1 serta rapat koordinasi penguatan sinergitas penanganan konflik sosial yang berlangsung di Palangka Raya, Kamis–Jumat (30–31/10/2025).
Kemenko Polkam Dorong Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis
Staf Ahli Menko Polkam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Brigjen Pol. Andi Muhammad Dicky Pastika Gading, menyebut pelaksanaan program MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas sosial di daerah. “Program makan bergizi bukan sekadar pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga instrumen memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mencegah potensi konflik sosial,” tegasnya di hadapan peserta rapat koordinasi.
Kemenko Polkam menilai SPPG Polda Kalteng 1 telah berjalan efektif sejak dioperasikan pada 22 Oktober 2025. Unit tersebut menyediakan makanan bergizi bagi 1.513 penerima manfaat dari 24 sekolah di sekitar Palangka Raya dengan sistem pengolahan “satu hari habis” dan pengawasan ketat dari Bidang Dokkes Polda Kalteng.
Model Pelaksanaan Terbaik di Kalimantan Tengah
Dari hasil pemantauan lapangan, SPPG Polda Kalteng 1 dinilai memiliki respons cepat terhadap bahan pangan bermasalah serta menerapkan standar keamanan pangan yang tinggi. Meskipun masih terdapat tantangan pada aspek administrasi dan koordinasi, unit ini disebut berpotensi menjadi model terbaik pelaksanaan MBG di Kalimantan Tengah.
Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya konsistensi penyaluran anggaran dan pembinaan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan program dapat berjalan berkelanjutan. Dukungan lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan diharapkan mampu menjaga ketahanan sosial sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Sinergi untuk Stabilitas dan Ketahanan Daerah
Selain fokus pada program gizi, Kemenko Polkam juga memperkuat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bagi keberlanjutan berbagai program strategis nasional, termasuk MBG.
Melalui langkah tersebut, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjaga stabilitas sosial politik di daerah.
Ptr/betangnews.com
