Betangnews.com, Jakarta – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terus mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan penambangan emas ilegal dengan total perputaran dana mencapai Rp992 triliun. Satgas memastikan akan memverifikasi langsung lokasi tambang untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran di kawasan hutan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti data analisis PPATK dengan pengecekan lapangan. Jika ditemukan pelanggaran di kawasan hutan, satgas akan melakukan penertiban melalui denda administrasi, penguasaan lahan, hingga pemulihan aset negara. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Temuan PPATK mencatat adanya 27 hasil analisis dan dua informasi sektor pertambangan dengan nilai transaksi mencapai Rp517,47 triliun. Dalam periode 2023–2025, nilai transaksi yang diduga terkait penambangan emas tanpa izin (PETI) mencapai Rp185,03 triliun dengan total perputaran dana Rp992 triliun. Aktivitas ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan.
Di Kalimantan Tengah, dukungan terhadap langkah tegas Satgas PKH terus menguat. Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan menilai penertiban tambang ilegal sangat mendesak untuk melindungi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang. Mereka mendorong aparat bertindak cepat dan transparan agar praktik PETI tidak terus berkembang.
Masyarakat Kalteng juga berharap penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. Penertiban tambang ilegal dinilai bukan hanya soal penindakan, tetapi juga tentang komitmen menjaga masa depan lingkungan dan sumber daya alam daerah. Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa publik siap mengawal langkah Satgas PKH hingga tuntas. (Ptr/betangnews.com)
