Betangnews.com, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus disikapi dengan langkah strategis dan efisien. Ia menilai, situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan publik yang optimal dengan sumber daya terbatas.
“Pesannya jelas, ini tantangan bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari usai Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10).
Menurut Ansyari, dua sektor utama yang wajib diprioritaskan adalah pendidikan dan kesehatan, karena keduanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. “Nanti hal-hal seperti ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penurunan TKD berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. “Kalau anggaran berkurang, otomatis pembangunan juga banyak yang harus dikurangi. Tapi nanti kita akan bahas bersama pemerintah daerah agar prioritasnya tetap terjaga,” ujarnya menambahkan.
Dalam upaya efisiensi, Ansyari mencontohkan pos anggaran seperti perjalanan dinas dan kegiatan non-esensial sebagai ruang penghematan. “Prinsipnya, kita tetap menyesuaikan kondisi fiskal, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.
Penurunan APBD dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun disebut berdampak signifikan terhadap sejumlah proyek pembangunan. Namun, DPRD masih menunggu hasil pembahasan nota keuangan RAPBD 2026 yang tengah dikaji pemerintah provinsi.
Ansyari menyampaikan bahwa proses pembahasan RAPBD 2026 akan berfokus pada substansi dan arah kebijakan agar penggunaan anggaran lebih efektif. “Kadang proses cepat belum tentu hasilnya baik. Yang penting substansinya matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa setiap pengurangan anggaran memiliki konsekuensi terhadap program pembangunan. “Tinggal bagaimana kita memilih program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Sumber: Kantamedia.com)
(Ptr/betangnews.com)
