Betangnews.com, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak produktif dan gagal memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, kinerja sebagian besar BUMD saat ini justru menjadi beban bagi keuangan daerah.
Muhajirin: “Hidup Segan, Mati Tak Mau”
Menurut Muhajirin, berbagai penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah belum mampu mendorong BUMD agar berkembang secara mandiri dan berdaya saing. “Kita maklumi saja, kadang jalan, kadang tersendat. Hidup segan, mati tak mau. Disubsidi pun habis begitu saja,” ungkapnya usai rapat di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10).
Ia menjelaskan, kelemahan mendasar BUMD terletak pada manajemen yang tidak profesional serta kurangnya dukungan strategis dari kepala daerah. “BUMD itu perlu bupati yang benar-benar turun tangan. Kalau tidak ada naungan langsung, sulit untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah,” tegasnya.
DPRD Dorong Perubahan Pola Pengelolaan
Muhajirin juga menilai sejumlah unit usaha sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta agar dapat dikelola lebih efisien. “Untuk bidang seperti perhotelan, lebih baik diserahkan ke swasta. Mereka lebih profesional dan paham pasar,” ujarnya. Ia mencontohkan, pengembangan pabrik mini CPO semestinya ditempatkan di wilayah dengan potensi perkebunan rakyat yang besar agar produktivitas meningkat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Muhajirin menyebut belum ada penyertaan modal baru kepada BUMD dalam enam tahun terakhir. “Saya agak lupa detailnya, tapi setahu saya belum ada tambahan modal baru. APBD kita masih bersifat global,” jelasnya. Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah lebih memprioritaskan alokasi belanja pada hibah dan pelayanan publik daripada menambah modal untuk BUMD yang belum jelas arah bisnisnya.
Swasta Dinilai Lebih Efisien
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap tegas DPRD Kalteng yang mulai meninjau ulang efektivitas investasi daerah pada BUMD. Ke depan, lembaga legislatif ini mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh unit usaha agar tidak sekadar menjadi beban, tetapi benar-benar mampu menjadi sumber PAD yang potensial.
(Ptr/betangnews.com)
