Betangnews.com, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tekanan fiskal setelah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini memicu proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diperkirakan turun signifikan, sehingga memaksa Pemprov mencari alternatif agar stabilitas keuangan tetap terjaga.
Ruang Besar untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menilai Pemprov masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut beberapa sumber pendapatan, seperti dari air permukaan, alat berat, dan pajak BBM, belum dikelola secara maksimal. Menurutnya, peningkatan pendapatan dari sektor-sektor ini bisa menjadi solusi penting dalam menghadapi tekanan anggaran.
Pengawasan Ketat di Sektor Pajak BBM
Purdiono menyoroti potensi kebocoran pajak BBM sebagai salah satu sumber pendapatan yang harus diawasi secara ketat. Pemerintah daerah berencana menambah pos pemantauan di wilayah perbatasan guna mengawasi distribusi BBM yang selama ini dinilai kurang optimal. Dengan pengawasan intensif tersebut, diharapkan pendapatan dari pajak BBM bisa meningkat signifikan.
Kebutuhan Langkah Konkret dan Efektif
Meski target PAD ditetapkan cukup tinggi, Purdiono mengingatkan bahwa tanpa langkah kerja yang konkret dari dinas teknis pengelola, target tersebut sulit tercapai. Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya menetapkan target, tetapi juga berkomitmen menjalankan program secara nyata agar defisit anggaran bisa dihindari.
Dengan penguatan pengawasan dan optimalisasi sumber PAD, DPRD berharap Pemprov Kalteng dapat menjaga kestabilan keuangan daerah meski menghadapi pemangkasan dana pusat.
(Ptr/betangnews.com)
