BerandaLegislatifDPRD KaltengDPRD Kalteng Tolak Pemangkasan TKD: “Sumber Daya Dikeruk, Hasilnya Tak Kembali!”

DPRD Kalteng Tolak Pemangkasan TKD: “Sumber Daya Dikeruk, Hasilnya Tak Kembali!”

Betangnews.com, Palangka Raya – Rencana pemerintah pusat memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) pada tahun 2026 menuai kritik keras dari anggota DPRD Kalimantan Tengah. Purdiono, anggota Komisi I DPRD Kalteng, menilai kebijakan tersebut tidak adil dan justru memberatkan daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Tengah.

“Kalau sumber daya alam kita dikeruk besar-besaran, seharusnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikembalikan lebih besar. Faktanya, pusat masih punya tunggakan kepada Kalteng. Tahun 2023 saja sekitar Rp625 miliar belum dibayarkan penuh,” ujarnya.

Ketimpangan Fiskal Daerah dan Pusat

Menurut Purdiono, keterlambatan penyaluran DBH telah berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Akibatnya, penyusunan APBD 2026 menjadi tidak maksimal, sementara sejumlah sumber pendapatan daerah justru dikurangi melalui kebijakan pusat.

“Yang dikeruk triliunan, tapi yang kembali ke daerah hanya recehan dan dicicil. Ini jelas tidak seimbang. Kita mendorong pemerintah daerah untuk lebih keras berkomunikasi dengan kementerian terkait,” tegasnya.

Ia menilai ketimpangan fiskal seperti ini menciptakan kesenjangan dalam pemerataan pembangunan antarwilayah. Padahal, Kalimantan Tengah selama ini menjadi salah satu penopang pasokan energi dan sumber daya alam nasional.

TKD Dipangkas, Pelayanan Publik Terancam Menurun

Purdiono juga memperingatkan dampak pemangkasan TKD terhadap semangat kerja aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, jika pendapatan ASN dikurangi tanpa solusi yang sepadan, kualitas pelayanan publik bisa menurun.

“Jangan sampai masyarakat yang menanggung beban. Daerah punya potensi besar, tapi hasilnya tidak kembali. PAD harus terus digali, sementara pusat juga harus berlaku adil,” ujarnya menegaskan.

Ia berharap pemerintah pusat lebih bijak dalam menyusun kebijakan fiskal nasional, terutama bagi provinsi dengan luas wilayah dan kebutuhan pembiayaan tinggi seperti Kalimantan Tengah. “Keadilan fiskal itu penting. Jangan sampai daerah yang kaya sumber daya justru tertinggal karena hasilnya tidak kembali,” pungkasnya.

Baca Juga :  MUI Kalimantan Tengah Dukung Pemberantasan Judi Online, Imbau Masyarakat Jauhi Aktivitas Haram

(Ptr/betangnews.com)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Postingan Populer

Komentar Terakhir