Betangnews.com, Palangka Raya — Gelombang keluhan masyarakat akibat penutupan pabrik pengolahan puya kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menyebut persoalan ini sebagai dampak domino dari ketidaktaatan perusahaan terhadap aturan yang berlaku.
Regulasi Harus Tegak, Petani Jadi Korban
Bambang menegaskan, penutupan pabrik memang menimbulkan dilema. Di satu sisi, ribuan petani kini kehilangan penghasilan karena bergantung pada pabrik tersebut. Namun, di sisi lain, DPRD tidak bisa serta-merta membela perusahaan yang melanggar regulasi. “Kasihan memang petani yang terdampak, tapi aturan tetap harus ditegakkan. Kepastian hukum adalah fondasi investasi dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Aspirasi Petani Mengalir ke DPRD
Sebelumnya, ratusan petani dari wilayah Lahei Mangkutup, Sei Gawing, hingga Kapuas bagian atas mendatangi DPRD Kalteng. Mereka menyuarakan keresahan karena penutupan 5–7 pabrik dalam dua bulan terakhir membuat tumpuan ekonomi keluarga mereka hilang. DPRD berjanji akan mengkaji lebih dalam akar persoalan, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan daerah, agar ada kejelasan solusi.
DPRD Dorong Perlindungan Ekonomi Rakyat
Bambang menegaskan bahwa regulasi tetap berjalan, namun negara juga harus hadir menjamin keberlangsungan hidup rakyat. DPRD Kalteng berkomitmen menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan ekonomi masyarakat kecil. Hingga kini, petani puya masih menunggu tindak lanjut konkret pemerintah, terutama kepastian pasar dan keberlanjutan produksi agar jerih payah mereka tidak berakhir sia-sia.
(Ptr/betangnews.com)
